Tegaskan Kedaulatan RI,DPR Temui PM Malaysia
Jakarta (Espos) DPR segera menemui Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak untuk menegaskan Ambalat adalah milik RI. Rombongan akan terdiri lima orang anggota DPR.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) menyatakan, nota protes yang dilayangkan ke Malaysia, Kamis (4/6), terkait pelanggaran wilayah adalah nota protes ke-36.
”Untuk menegaskan Ambalat adalah milik kita,” kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza Mahendra di Jakarta Media Center, Jumat (5/6). Rombongan, kata Yusron, terdiri dari lima orang. Mereka adalah Happy Bone dari Fraksi Golkar, Andreas Parera dan Sidqi Wahab dari Fraksi Demokrat, dan Djoko Soesilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Yusron sendiri bertindak sebagai pimpinan rombongan.
Di Malaysia, kata Yusron, mereka akan bertemu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Perdana Menteri Malaysia. Dalam kunjungan tiga hari tersebut rombongan Komisi Pertahanan akan meminta konfirmasi atas manuver kapal perang Malaysia di Blok Ambalat. ”Ini bukan hanya soal batas negara, tapi juga harga diri bangsa,” kata Yusron.
Sebelum bertolak ke Malaysia, Yusron melanjutkan, delegasi akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yusron membantah jika lawatan anggota parlemen ke Malaysia atas perintah Presiden. ”Ini inisiatif kami (parlemen),” kata Yusron.
Sementara itu, Deplu telah mengirim nota protes terkait sengketa di perairan Ambalat ke Malaysia. Nota protes ini tercatat ke-36 kalinya sejak tahun 2003. Juru Bicara Deplu, Teuku Faizasyah, mengatakan, nota protes ke Malaysia sudah disampaikan melalui perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur pada Kamis. ”Nota itu sebagai pembuktian registrasi protes kita yang sebelumnya sudah 35 kali menyampaikan nota protes,” kata ujar Faiz.
Menurutnya, nota protes ini untuk penegasan bahwa Ambalat wilayah Indonesia. Nota protes ini juga sangat kuat untuk mengingatkan Malaysia mengenai wilayah kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia. ”Kemudian ini menjadi rujukan dalam perundingan mengenai penyelesaian masalah ini. Untuk Ambalat kita yakin posisi kita kuat. Kita siap berunding dan kita lebih percaya diri.”
Ketika ditanya respons Malaysia, Faiz menjawab Malaysia juga sering mengajukan nota protes. ”Tetapi kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Faiz.
Faiz menambahkan, pemerintah tidak akan membawa masalah Ambalat ke tingkat Mahkamah Internasional. Tindakan itu diambil karena Indonesia memiliki posisi yang kuat di Blok Ambalat.
”Karena kita posisinya kuat maka tak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional, cukup dengan bilateral saja,” ujar Faiz sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com
Jika pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan jalan itu ditempuh, lanjut dia justru karena Indonesia sendiri merasa posisinya lemah. Dua pulau itu, kata Faiza adalah pulau yang memang diwariskan ke Malayasia oleh Inggris. Bahkan sebenarnya keduanya tak pernah masuk dalam peta Indonesia.
Sementara itu, pengamat pertahanan Syarwan Hamid mengatakan, keberanian kapal-kapal perang Malaysia memasuki wilayah perairan RI karena pertahanan negara lemah. Bukan hanya pertahanannya yang lemah, namun karakter pemimpin negara yang tidak tegas dan lemah membuat prajurit di lapangan juga kurang berani menghadapi lawan di daerah sendiri.
Syarwan mensinyalir, keberanian kapal-kapal Malaysia menerobos Blok Ambalat karena yakin RI tidak akan menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) menyatakan, nota protes yang dilayangkan ke Malaysia, Kamis (4/6), terkait pelanggaran wilayah adalah nota protes ke-36.
”Untuk menegaskan Ambalat adalah milik kita,” kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza Mahendra di Jakarta Media Center, Jumat (5/6). Rombongan, kata Yusron, terdiri dari lima orang. Mereka adalah Happy Bone dari Fraksi Golkar, Andreas Parera dan Sidqi Wahab dari Fraksi Demokrat, dan Djoko Soesilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Yusron sendiri bertindak sebagai pimpinan rombongan.
Di Malaysia, kata Yusron, mereka akan bertemu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Perdana Menteri Malaysia. Dalam kunjungan tiga hari tersebut rombongan Komisi Pertahanan akan meminta konfirmasi atas manuver kapal perang Malaysia di Blok Ambalat. ”Ini bukan hanya soal batas negara, tapi juga harga diri bangsa,” kata Yusron.
Sebelum bertolak ke Malaysia, Yusron melanjutkan, delegasi akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yusron membantah jika lawatan anggota parlemen ke Malaysia atas perintah Presiden. ”Ini inisiatif kami (parlemen),” kata Yusron.
Sementara itu, Deplu telah mengirim nota protes terkait sengketa di perairan Ambalat ke Malaysia. Nota protes ini tercatat ke-36 kalinya sejak tahun 2003. Juru Bicara Deplu, Teuku Faizasyah, mengatakan, nota protes ke Malaysia sudah disampaikan melalui perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur pada Kamis. ”Nota itu sebagai pembuktian registrasi protes kita yang sebelumnya sudah 35 kali menyampaikan nota protes,” kata ujar Faiz.
Menurutnya, nota protes ini untuk penegasan bahwa Ambalat wilayah Indonesia. Nota protes ini juga sangat kuat untuk mengingatkan Malaysia mengenai wilayah kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia. ”Kemudian ini menjadi rujukan dalam perundingan mengenai penyelesaian masalah ini. Untuk Ambalat kita yakin posisi kita kuat. Kita siap berunding dan kita lebih percaya diri.”
Ketika ditanya respons Malaysia, Faiz menjawab Malaysia juga sering mengajukan nota protes. ”Tetapi kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Faiz.
Faiz menambahkan, pemerintah tidak akan membawa masalah Ambalat ke tingkat Mahkamah Internasional. Tindakan itu diambil karena Indonesia memiliki posisi yang kuat di Blok Ambalat.
”Karena kita posisinya kuat maka tak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional, cukup dengan bilateral saja,” ujar Faiz sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com
Jika pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan jalan itu ditempuh, lanjut dia justru karena Indonesia sendiri merasa posisinya lemah. Dua pulau itu, kata Faiza adalah pulau yang memang diwariskan ke Malayasia oleh Inggris. Bahkan sebenarnya keduanya tak pernah masuk dalam peta Indonesia.
Sementara itu, pengamat pertahanan Syarwan Hamid mengatakan, keberanian kapal-kapal perang Malaysia memasuki wilayah perairan RI karena pertahanan negara lemah. Bukan hanya pertahanannya yang lemah, namun karakter pemimpin negara yang tidak tegas dan lemah membuat prajurit di lapangan juga kurang berani menghadapi lawan di daerah sendiri.
Syarwan mensinyalir, keberanian kapal-kapal Malaysia menerobos Blok Ambalat karena yakin RI tidak akan menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.