SBY Dan Kebijakan Elpiji

Tak mau menyinggung dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu, Presiden SBY berbicara mengenai petaka tabung gas di kediamannya, Cikeas, Bogor. Presiden berbicara dalam acara buka bersama dengan  petinggi Partai Demokrat, partai yang dibentuk dan telah membesarkan namanya.

Respons presiden mengenai persoalan tabung gas dalam pidato peringatan hari kemerdekaan ke-65 RI di DPR sebenarnya sangat ditunggu-tunggu. Ketika itulah, sebagai kepala negara, presiden seharusnya berbicara  mengenai problem bangsa paling mutakhir, termasuk program konversi energi dari minyak tanah ke  gas berikut baik dan buruknya hingga saat ini.

Tapi, apa mau di kata, persoalan itu tak dibahasnya sama sekali dalam dua kali pidato pagi dan sore hari. Partai oposisi seperti PDIP langsung melontarkan kekecewaannya terhadap pidato SBY itu. Masyarakat pun pasti ikut-ikutan kecewa. Seolah-olah, presiden menganggap insiden tabung gas yang  telah merenggut nyawa manusia itu tidak penting.
Kenyataannya tabung demi tabung terus meledak. Dalam 3 hari ini saja, mulai Jumat (20/8/2010) yang  lalu, terjadi 3 ledakan tabung elpiji 3 Kg di 3 kota yang berbeda. Tabung meledak di Tambora, Jakarta  Barat (Jakbar), Bandung, Jawa Barat (Jabar), serta Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Seorang ibu penjaga warteg di Tambora dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Sedangkan ledakan di Jl Veteran Bandung telah menghanguskan puluhan rumah begitu pula di Makassar.

Beberapa saat kemudian, muncul berita dari Cikeas bahwa Presiden sedang berbicara soal gas. Sedikit ada harapan bahwa ia akan mengemukakan solusi yang solutif untuk mencegah kembali terulangnya musibah  itu dari sekian langkah yang diambil namun gagal. Namun, maski masih terkait dengan penanggulangan tabung gas, Presiden justru berbicara tentang sesuatu yang menambah sensitifitas  publik. Ia menyampaikan kemungkinan perubahan harga tabung gas 3 Kg dan 12 Kg.

SBY menyebutkan, harga tabung gas antara 3 Kg dan 12 Kg itu akan ‘disesuaikan’. ‘Penyesuaian’ itu untuk menekan disparitas (perbedaan) harga antara kedua jenis tabung tersebut yang saat ini cukup besar. Disparitas diketahui memicu sebagian masyarakat untuk mengoplos gas. Mereka menyuntik gas dari tabung 3 Kg yang murah ke tabung 12 Kg, sehingga memperoleh banyak keuntungan. Pengoplosan  itulah yang dianggap sebagai biang kerok terjadinya serentetan ledakan hingga saat ini.

Presiden memang tidak secara eksplisit mengumumkan bahwa harga tabung elpiji 3 Kg, yang pada tahap pertama dahulu diberikan gratis itu, akan dinaikkan. Namun, dari kata-katanya bahwa nantinya harga tabung  elpiji 3 Kg tidak akan membebani rakyat kecil dan pemerintah akan memberikan kompensasi, jelas menyiratkan harga tabung akan naik. Lagi pula, desas-desus akan adanya kenaikan harga  itu sudah lama terdengar di kalangan pengambil keputusan.

Menaikkan harga tabung elpiji sesungguhnya hanya akan menambah rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap program alih energi ini. Kuantitas ledakan tabung gas belum berhasil ditekan, justru malah naik. Tingkat keamanan dan keselamatan bagi penggunanya pun masih rendah. Seperti disebutkan sebelumnya, belum ada solusi yang jitu mengenai masalah ini. Karena itu, menaikkan harga tabung gas sama saja dengan menambah beban masyarakat.

Saya tidak yakin apakah masyarakat miskin nantinya mau membeli tabung elpiji 3 Kg itu dengan harga baru  yang jauh lebih mahal itu. Bayangkan saja, mereka harus merogoh kocek lebih dalam, sementara risiko kecelakaan tabung gas masih sama besarnya. Pemerintah saat ini belum bisa memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat. Pemerintah baru memberikan jaminan kesehatan dengan menanggung semua biaya  berobat di rumah sakit bagi para korban ledakan tabung gas.

Malam hari di Cikeas itu SBY mengatakan, meledaknya tabung gas 3 Kg semula hanya dikira karena selang  dan regulator yang bocor saja, rupanya ada masalah lain yakni pengoplosan. Selayaknya, aktivitas pengoplosan yang membuat rusaknya tabung sehingga rawan meledak ini harus dicari lagi kebenarannya. Sebab, setiap kali kembali ke PT Pertamina (Persero) untuk diisi, tabung melon tersebut dicek kondisi fisiknya. Bila ada tabung gas yang rusak, tentu akan diperbaiki oleh Pertamina.  Tabung yang rusak pasti tidak akan dilempar begitu saja ke masyarakat karena mengandung risiko.  Dengan kata lain, tabung yang kembali keluar dari depo Pertamina dalam kondisi yang bagus sesuai SNI.

Untuk persoalan pengoplosan itu, jalan yang paling efektif adalah pengawasan yang lebih ketat dari Kepolisian maupun kementerian terkait. Kabareskrim Komjen Ito Sumardi mengatakan polisi agak sulit  mengidentifikasi pengoplos gas, karena mereka hampir serupa dengan agen-agen tabung elpiji yang banyak  bertebaran di masyarakat. Namun, justru karena sama itulah, polisi lebih mudah untuk mengenali praktek-praktek kejahatan tersebut. Selain itu, razia pabrik-pabrik pembuatan tabung gas tidak sesuai  SNI juga harus lebih digiatkan. Hingga saat ini, kepolisian belum memproses satu pun pembuat tabung gas  palsu ke pengadilan untuk memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya.

Dibanding dengan pengoplosan, usangnya selang dan regulator yang dimiliki masyarakat memberikan sumbangsih lebih besar terhadap ledakan tabung gas. Kebocoran memang terjadi pada selang, bukan tabung.  Meledaknya tabung lebih karena gas yang memenuhi dapur setelah bocor dari selang. Pemerintah sebenarnya  telah menggelontorkan dua macam assesoris yang baru itu dengan harga cukup terjangkau dan ber-SNI.  Namun, akibat kurang gencarnya penjualan dan sosialisasi, hanya sebagian kecil saja yang terserap oleh  masyarakat. Karena itu, sebaiknya penjualan selang dan regulator anyar itu kembali diprioritaskan supaya masyarakat memperoleh peralatan yang aman saat memasak dengan kompor gas.