RI Protes Malaysia

Jakarta (Espos) Departemen Luar Negeri (Deplu) telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia. Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah nota protes dikirim Kamis (4/6).
”Nota diplomatik telah kami kirim hari ini (kemarin-red), tinggal menungu jawaban dari mereka,” ujar Teuku, sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com.

Dalam nota disebutkan poin-poin apa yang diprotes oleh Pemerintah Indonesia terkait pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal perang Tentara Diraja Malaysia. Nota juga menyertakan data yang memperkuat protes tersebut. Indonesia, lanjut Teuku, juga akan mendorong Malaysia untuk segera melanjutkan perundingan.
”Memang jadwal terdekat pada Juli tahun ini, namun itu juga masih belum pasti,” ujarnya. Sebab Malaysia belum menyampaikan persetujuan akan rencana perundingan tersebut.
Teuku mengakui, Departemen Luar Negeri Malaysia juga pernah melakukannya. ”Nota protes terakhir kami terima pada April lalu,” kata dia. Nota itu, kata Teuku, menyatakan bahwa telah terjadi aktivitas oleh pihak Indonesia di wilayah Malaysia pada sekitar Ambalat. ”Nota protes telah kami jawab dan kami sampaikan itu adalah aktivitas patroli yang tidak melanggar wilayah,” kata Teuku. Sebab Indonesia mewajibkan untuk menjawab semua nota protes yang masuk.
Hal berbeda terjadi di Malaysia. Negara itu tak selalu menjawab nota protes Indonesia. ”Kadang dijawab kadang tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden menyatakan akan mempertahankan perairan Ambalat meski Malaysia mengklaim wilayah itu menjadi miliknya. ”Jadi kalau ada yang menganggap kita terlalu lunak, urusan kedaulatan kita tidak pernah lunak, jelas itu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dialog di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis. Meski begitu, Presiden menyatakan perang merupakan pilihan terakhir. ”Karena saya yakin itu wilayah kita maka sesuai dengan semangat ASEAN maka keliru jika kita langsung melancarkan perang. Perang itu cara terakhir apabila tidak ada cara lain,” ujar Presiden sebagaimana dikutip dari Inilah.com.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengancam, jika pemerintah tak tegas dengan Malaysia, DPR akan menyetujui diberlakukannya langkah-langkah konfrontasi dan tindakan militer.
Terpisah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meminta agar semua fihak tidak memperkeruh suasana terkait masalah perairan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. ”Kami ingin agar semua pihak menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif yang dapat memperkeruh situasi,” kata Muhyiddin.
Mengutip kantor berita resmi Bernama, Muhyiddin berharap agar hubungan baik antara Jakarta dan Kuala Lumpur tetapi terjaga. Sementara itu, menyusul perkembangan di perairan Ambalat, ratusan nelayan di Tarakan hingga Nunukan, Kalimantan Timur masih takut melaut ke perairan Ambalat.
Berlarutnya konflik kedua negara, Tentara Diraja Malaysia dan Indonesia menjadi pertimbangan para nelayan tidak melaut. Penasehat Perhimpunan Nelayan Kecil, Jabar mengungkapkan, para nelayan tak ingin kasus pengusiran dan intimidasi yang pernah terjadi akan dialaminya. Oleh karenanya, para nelayan memilih mencari nafkah di perairan Tarakan, Bunyu dan Berau.
TNI tidak berniat mengurangi kekuatan disekitar Blok Ambalat. Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan, kesiagaan di Blok Ambalat akan tetap sama. ”Kami tetap siaga dengan kekuataan sama,” ujar dia, sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com, Kamis.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edy Purdijanto mengatakan, Malaysia sudah puluhan kali melanggar kesepakatan wilayah di Blok Ambalat. Menurut dia pelanggaran yang dilakukan Malaysia tahun 2007 terjadi sebanyak 76 kali pelanggaran. Tahun 2008 sebanyak 23 kali pelanggaran. Sedangkan tahun ini tercatat 11 kali pelanggaran.