Jaksa Kasus Prita Diduga Terima Suap

Jakarta (Espos) Jajaran jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang diduga menerima suap dari RS Omni Internasional terkait kasus penahanan Prita Mulyasari. Bentuk suap tersebut di antaranya berupa fasilitas perawatan gratis.

Bahkan, berdasarkan informasi para penerima suap bukan hanya jaksa yang menangani perkara Prita namun hingga ke tingkat pimpinan. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Taja membenarkan tim eksaminasi Bidang Pengawasan Kejakgung tengah mengusut dugaan suap tersebut. ”Kami pelajari semua. Itu kan baru katanya, saya belum tahu. Pokoknya kalau ada kaitannya, ya kami pelajari,” kata Jamwas di Kantor Kejakgung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (5/6).
Dikatakan Hamzah, penerimaan fasilitas terhadap pihak kejaksaan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ia mengatakan, atas dugaan penerimaan fasilitas tersebut, rencananya tim pengawasan Kejakgung akan melakukan pemeriksaan langsung ke Kejari Tangerang.
”Nanti saya akan perintahkan tim saya untuk mempertanyakan semua itu mengapa dikasih begitu, ada apa itu, karena pada dasarnya tidak boleh,” tandas Jamwas yang dilantik 10 Maret lalu itu.
Tim eksaminasi, tegas dia, akan memeriksa jaksa-jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari. Jika hasilnya terbukti ada tindak pidana, Kejakgung akan menyerahkannya kepada polisi. ”Kalau ada pidananya kami limpahkan ke polisi,” kata Hamzah Taja.
Dikatakan Hamzah, beberapa jaksa yang akan diperiksa antara lain Kajakti Banten Dondy K Soedirman, Kajari Tangerang Suyono, Aspidum Kejari Tangerang serta jaksa penuntut umum yang diketuai Rahmawati Utami. Pemeriksaan terhadap mereka karena adanya dugaan suap dan pemberian fasilitas RS Omni Internasional Tangerang kepada Kejari Tangerang sebagai pemicu jaksa menahan Prita.
”Kemungkinan (sanksi) itu mulai dari yang terberat pemecatan sampai terima teguran tertulis. Itu yang administratif, itu bergantung bagaimana nanti hasil pemeriksaan. Itulah yang akan kami berikan kepada yang bersangkutan.”
Terpisah, Kajakti Banten Dondy K Soedirman mengaku siap diperiksa Kejakgung. Menurutnya, apa yang dilakukan jajarannya sudah tepat. ”Saya siap memberikan klarifikasi supaya clear,” kata Dondy.
Namun demikian, Dondy mengaku belum mendapat surat panggilan dari Kejakgung terkait rencana pemeriksaan itu. ”Belum, saya belum mendapatkan panggilan dari Kejakgung,” ujar Dondy.

Malapraktik
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari meminta Prita Mulyasari mengadukan masalahnya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jika menengarai adanya pelanggaran disiplin kedokteran atau malapraktik dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter-dokter di RS Omni. ”Bisa juga melapor ke Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat supaya kasusnya bisa dilanjutkan ke MKDKI. Tapi yang menyangkut pelayanan kesehatan, untuk urusan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu di luar kewenangan kami,” katanya ketika ditemui di kantornya, Jumat.
MKDKI, dia menjelaskan, akan memproses masalah pelanggaran disiplin kedokteran dalam pelayanan kesehatan yang dilaporkan serta membuat keputusan atau vonis terhadap pihak yang diadukan berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
Dia menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan atau pengaduan dari Prita maupun kuasa hukumnya. ”Tapi kami tidak tinggal diam, sudah menurunkan tim untuk meneliti kemungkinan adanya masalah dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Kami juga sudah meminta catatan mengenai kronologis tindakan medis yang dilakukan terhadap Prita,” katanya.
Siti Fadilah juga mengimbau pasien rumah sakit yang merasa tidak mendapat perlakuan baik dari tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan mengadukan kasusnya ke MKDKI. Menurutnya, MKDKI adalah lembaga otonom yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta menetapkan sanksi disiplin bagi mereka yang bersalah. ”Soalnya, kalau asal tulis di Internet kan kasusnya bisa berakhir seperti ini. Jadi lebih baik berpikir jernih dan melaporkannya ke pihak yang berwenang,” imbaunya.
Ketua Bidang Advokasi LBH Jakarta, Hermawanto mengatakan Prita Mulyasari pernah berkonsultasi ke lembaganya. Menurutnya, pada akhir 2008, Prita sendiri yang datang dan selama satu jam berbicara soal dugaan malapraktik yang dilakukan dokter di RS Omni International Alam Sutera Tangerang.