Ada Capres yang Berani Hapus UN?
JAKARTA, KOMPAS.com — Jika sungguh-sungguh peduli dan memerhatikan pendidikan nasional, para calon presiden dan wakil presiden ditantang untuk menghapus ujian nasional (UN).
Hal tersebut disampaikan oleh aktivis pendidikan yang tergabung dalam Education Forum sekaligus memeringati dua tahun putusan citizen lawsuit terhadap kebijakan UN pada 21 Mei 2007. Saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara citizen lawsuit tentang UN Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.
"Ketiga capres dan cawapres itu adalah para pengusung UN, jadi kami tantang mereka, apakah mau sungguh-sungguh peduli terhadap pendidikan nasional dengan membalik kebijakan nasional, yaitu menghapuskan UN," kata Suparman kepada Kompas.com, Minggu (24/5).
Suparman mengatakan, menurut butir kedua pokok perkara citizen lawsuit tersebut, hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa para tergugat, Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak anak.
Sementara itu, pada butir ketiga, hakim memerintahkan para tergugat tersebut untuk lebih dulu meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN.
"Jadi, jika kualitas sistem pendidikan nasional masih buruk, UN tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan," ujar Suparman. "Jika tetap dilaksanakan, hal tersebut merupakan pelanggaran dan kelalaian pemenuhan hak asasi manusia, terutama atas hak mendapatkan pendidikan,” katanya.
Suparman mengatakan, kebijakan dilaksanakannya UN sudah saatnya dievaluasi. Persoalan itu harus dapat menjadi agenda bagi para calon presiden dan wakilnya, yang tidak hanya sebatas kampanye, tetapi juga penghapusan UN demi terjadinya perbaikan pendidikan di Tanah Air.
Satu atau dua pekan jelang pemilu presiden, kata Suparman, Education Forum akan mengumpulkan berbagai elemen masyarakat dan para ahli pendidikan nasional. Mereka akan berkumpul menggelar konferensi yang akan membahas sebuah platform baru alternatif pendidikan nasional.
"Ini akan menjadi agenda selanjutnya yang akan kami bawa kepada para capres dan cawapres untuk membuktikan kepedulian mereka terhadap pendidikan nasional," kata Suparman.
Hal tersebut disampaikan oleh aktivis pendidikan yang tergabung dalam Education Forum sekaligus memeringati dua tahun putusan citizen lawsuit terhadap kebijakan UN pada 21 Mei 2007. Saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara citizen lawsuit tentang UN Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.
"Ketiga capres dan cawapres itu adalah para pengusung UN, jadi kami tantang mereka, apakah mau sungguh-sungguh peduli terhadap pendidikan nasional dengan membalik kebijakan nasional, yaitu menghapuskan UN," kata Suparman kepada Kompas.com, Minggu (24/5).
Suparman mengatakan, menurut butir kedua pokok perkara citizen lawsuit tersebut, hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa para tergugat, Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak anak.
Sementara itu, pada butir ketiga, hakim memerintahkan para tergugat tersebut untuk lebih dulu meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN.
"Jadi, jika kualitas sistem pendidikan nasional masih buruk, UN tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan," ujar Suparman. "Jika tetap dilaksanakan, hal tersebut merupakan pelanggaran dan kelalaian pemenuhan hak asasi manusia, terutama atas hak mendapatkan pendidikan,” katanya.
Suparman mengatakan, kebijakan dilaksanakannya UN sudah saatnya dievaluasi. Persoalan itu harus dapat menjadi agenda bagi para calon presiden dan wakilnya, yang tidak hanya sebatas kampanye, tetapi juga penghapusan UN demi terjadinya perbaikan pendidikan di Tanah Air.
Satu atau dua pekan jelang pemilu presiden, kata Suparman, Education Forum akan mengumpulkan berbagai elemen masyarakat dan para ahli pendidikan nasional. Mereka akan berkumpul menggelar konferensi yang akan membahas sebuah platform baru alternatif pendidikan nasional.
"Ini akan menjadi agenda selanjutnya yang akan kami bawa kepada para capres dan cawapres untuk membuktikan kepedulian mereka terhadap pendidikan nasional," kata Suparman.